.

.
Stumbleupon Favorites More

Relawan Jokowi Khawatirkan mafia Ekonomi dalam Tim Transisi

Ada kekuatan ekonomi tertentu yang ditengarai menyusup ke Tim Transisi bentukan Joko Widodo. Kekuatan tersebut merupakan mafia ekonomi.

Demikian disampaikan salah satu Ketua Barisan Relawan Jokowi for Presiden RI (Bara JP), Boni Hargens, seusai pertemuan dengan Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, (Rabu, (20/8).

"Kekuatan itu berasal dari nonrelawan dan nonpartai," tegas Boni, yang juga dosen Universitas Indonesia ini, dalam keterangan persnya.

Namun, Boni menolak menyebutkan siapa saja yang dimaksud representasi dari mafia ekonomi tersebut.

Sebanyak 22 orang perwakilan dari 15 organisasi relawan bertemu Joko Widodo untuk menyampaikan kekhawatiran soal komposisi Tim Transisi yang diduga disusupi mafia ekonomi. Pertemuan Jokowi dengan 22 orang relawan tersebut berlangsung tertutup. Pertemuan itu sendiri berlangsung 30 menit.

Elemen relawan yang hadir, antara lain, Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP), Sekretariat Nasional (Seknas), dan Pro Jokowi (Projo). (rmol)

Anggota KPU yang Diberhentikan Hanya Korban Kebijakan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyelesaikan sidang etik dengan pembacaan putusan. Dalam putusan tersebut, semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberi sanksi peringatan atas pelanggaran kode etik karena menerbitkan surat edaran membuka kotak suara pascarekapitulasi.

Atas putusan tersebut, tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto menyatakan ketidakpuasannya. Sanksi berupa peringatan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

Menurutnya, KPU yang terbukti melanggar kode etik dengan membuka kotak suara harusnya disanksi lebih keras. "Harusnya diberhentikan," kata dia sesaat setelah putusan oleh DKPP, Kamis (21/8).

Hal yang sama juga dikatakan tim hukum Prabowo-Hatta, Razman Arif Nasution. Dia mengatakan, sebagai pemimpin lembaga penyelenggara pemilu, Ketua KPU Husni Kamil Manik harusnya bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukan oleh anak buahnya.

Menurutnya, sembilan penyelenggara pemilu di daerah yang diberhentikan hanya korban. Kejadian di daerah juga merupakan turunan dari keputusan KPU pusat.

"Yang sembilan itu hanya korban saja, tapi pimpinannya hanya diberi peringatan padahal terbukti melanggar kode etik," ujarnya.

Ramzan mengatakan, timnya tak akan pernah berhenti untuk mengambil langkah hukum setelah ini. Dia meyakini ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan pilpres.

Untuk itu, ia bersama tim hukum yang lain akan meneruskan langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung dan Mabes Polri. "Kita tidak penah berhenti karena ini constitutional complain," ujarnya.

Dalam sidang putusan DKPP, Ketua KPU Husni Kamil Manik diadukan dalam empat perkara. Majelis DKPP menyatakan, Husni terbukti melanggar kode etik dalam dua perkara aduan.

Husni dan komisioner KPU yang lain dianggap melanggar dalam perkara penerbitan surat edaran pembukaan kotak suara pascarekapitulasi nasional.

Tindakan KPU mengeluarkan surat edaran untuk pembukaan kotak suara dinilai melanggar PKPU Nomor 21/2014. Dalam peraturan tersebut dinyatakan, KPU wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan seluruh kotak karena merupakan properti milik publik.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua dan Komisioner KPU atas nama Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ida Budhiati, Arif Budiman,Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, dan Juri Ardiantoro.

Selain itu Husni juga dinyatakan melanggar kode etik karena tidak hadir dalam rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. (rol)

PKS Anggap DPR Sebagai Ladang Ibadah

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menyatakan jabatannya menjadi anggota dewan ibarat ladang ibadah. Namun, dia sudah tak bisa lagi menjadi anggota DPR di periode 2014-2019 karena gagal bersaing dalam pemilihan umum legislatif.

"DPR itu ladang amal ibadah, kemudian tempat berkontribusi dan berkarya. Namun, ladang ibadah itu tidak hanya di DPR bisa juga digerakan buruh dan organisasi sosial," kata Indra saat berbincang dengan Okezone.

Pria yang sudah lama berkecimpung di dunia advokat ini mengaku, akan kembali menggeluti dunia hukum dan aktif di serikat pekerja. "Saya akan kembali sesuai latar belakang saya untuk menjadi advokat. Kemudian saya akan aktif sebagai dewan pakar asosiasi serikat pekerja Indonesian dan Ketua LBH Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, keaktifannya dalam lembaga sosial seperti serikat pekerja dan buruh merupakan upaya mencari ladang amal ibadah dan berkontribusi buat kepentingan negara. Kemudian, dia akan melanjutkan kerjanya di DPP PKS sebagai Ketua Departemen Advokasi Buruh, Nelayan dan Petani. "Prinsipnya kembali ke profesi semula," tegasnya.

Indra yang pernah duduk di kursi Komisi III dan XI DPR tersebut memiliki catatan untuk lembaga parlemen sebelum pensiun. Menurut dia, DPR merupakan institusi strategis punya peran luar biasa membangun Indonesia ke depan.

"Sebagai anggota DPR memang punya kewenangan dan atribut, contoh mengkoreksi tindak pidana korupsi yang merajalela, men-support KPK dan mengevaluasi aparat yang menyimpangan kewenangannya," urai Indra.

Namun, di sisi lain sebagai anggota DPR bisa membantu warga yang kesulitan di lapangan, seperti ada warga mengeluh tentang tanah di caplok negara dan warga tak dapat pelayanan di rumah sakit. "Dengan menjadi anggota DPR bisa membantu dan memberi solusi yang signifikan bagi masyarakat miskin," lanjutnya.

Tentu di bidang legislasi, kata Indra, DPR merupakah tempat membuat kebijakan yang harusnya berpihak kepada masyarakat luas. "Kita ciptakan pasal-pasal yang pro dengan masyarakat kecil," terangnya.

Indra pun menceritakan, selama jadi anggota DPR memang ada hambatan-hambatan dalam membuat undang-undang. Contohnya ada penyimpangan saat dia ingin ada interpelasi terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan soal outsourcing. Tapi, kedongkolannya terjadi, manakala ada sistem voting.

"Ternyata ada fraksi yang berbalik badan misalnya. Akhirnya interpelasi tidak bisa dilanjutkan. Jujur saya merasakan keterbatasan kewenangan. Punya nafsu besar mengawasi tapi terbatas dengan kolektifitas dengan voting. Sebab, kepentingan politik tertentu," paparnya.

Politisi PKS ini berpesan kepada anggota DPR mendatang untuk lebih amanah dalam menjalankan tugasnya. "Saya ibaratkan, jabatan ibarat senjata tajam yang bisa mematikan dan membantu membuat kebaikan, kalau punya hati dan sungguh-sungguh menjalankan fungsinya. Ini bisa jadi harapan publik kalau anggota DPR-nya progresif," jelasnya.

Tapi sebaliknya, kalau anggota DPR tidak punya hati maka senjata itu tak berfungsi. "Harapan saya DPR ke depan bisa sesuai dengan harapan publik dengan memandang jabatan sebagai amanat. Saya pesimis, dengan proses jual beli suara dengan cara money politics, akhirnya yang terpilih karena uang," tutup Indra.[pksnongsa]

Anas: Hambalang Sama Sekali Tak Terkait dengan PKS

Meski tengah dililit masalah karena terseret kasus Hambalang hingga harus duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Anas Urbaningrum masih sempat menyampaikan komentarnya terkait Fahri Hamzah. Fahri yang disebut dalam persidangan sebelumnya diduga menerima uang dari Nazaruddin mendapat pembelaan dari Anas.

Anas seolah sepakat dengan pembelaan Fahri sebelumnya terkait isu ini. Menurut Anas, kasus Hambalang sama sekali tak ada kaitannya dengan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 “Kalau Pak Fahri itu tidak ada kaitannya,” kata Anas sebelum menjalani sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis (21/8).

Anas justru menekankan, titik utama yang perlu diperhatikan dari keterangan saksi-saksi adalah seringnya nama Marzuki Alie dan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) disebut dalam persidangan. Marzuki yang disebut menerima 1 juta dollar amerika perlu diusut. Pun demikian dengan Ibas yang dimatanya sangat berkaitan dengan kasus Hambalang.

 “Kalau Pak Marzuki dan Ibas, serta lain-lainnya di kasus ini, itu lah yang berkaitan,” kata dia.

Sebelumnya, Yulianis mengaku mengantarkan uang atas perintah Nazaruddin ke Wisma Permai empat tahun silam. Di sana ia melihat sosok Fahri yang belum dikenalnya. “Saya baru tahu itu pak Fahri PKS setelah lihat TV, tapi dia hanya senyum saja waktu itu,” ujar Yuianis.

Keterangan Yulianis ini, langsung ditanggapi Fahri melalui jejaring sosial media, Twitter. Fahri mengatakan, ia sama sekali tak pernah melakuan pertemuan di tempat yang disebut bersama Nazaruddin. Dia pun mengaku heran, selama bertahun-tahun kasus Hambalang bergulir, namanya tiba-tiba disebut terlibat secara tak langsung.

 “Saya tidak pernah ke sana. Tidak tahu dimana dan tidak pernah saya berurusan dengan mereka. Kasus Hambalang sudah lima tahun umunya. Lalu tiba-tiba saya disebut terima uang, tiada ba bi bu,” ujar anggota Komisi III DPR RI ini Selasa lalu. (rol)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | ReDesign by PKS Kab.Semarang