.

.
Stumbleupon Favorites More

Ahmadi Diskusi dengan Warga, Berharap Urai Masalah Rawa Pening



Ungaran, 28 Maret 2015
"Tiga tahun ini, untuk menangkap ikan di Rawa Pening, kami merasa kesulitan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, untuk menangkap ikan relatif lebih mudah. Perkiraan kami penyebabnya adalah eceng gondok", ungkap Ichwanudin, salah seorang warga tepi Rawa Pening.

Dialog tentang Rawa Pening ini mengemuka saat Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Ahmadi, S.E mengadakan reses pada akhir pekan lalu.  Reses yang diikuti oleh perwakilan warga dari 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang ini berlangsung di Rumah Makan Ibu Pudji Mijen, Ungaran.

Dalam kesempatan itu, pembicaraan mengenai dampak populasi tanaman eceng gondok terhadap proses pengambilan ikan oleh nelayan Rawa Pening cukup ramai diperbincangkan. Hal ini mengingat terkait dengan mata pencaharian penduduk setempat. Beberapa solusi yang pernah dilakukan untuk mengelola populasi eceng gondok di antaranya pengambilan eceng gondok melalui sungai Tuntang. Namun hal ini tidak bertahan lama dan memakan biaya cukup besar.

Solusi berikutnya, menyemprot eceng gondok agar tidak berkembang. Namun hal ini dikhawatirkan mengganggu habitat di Rawa Pening. Akhir-akhir ini pula beberapa nelayan beralih profesi menjadi pengumpul eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan. Hal terakhir inilah yang memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka memanfaatkan populasi eceng gondok tersebut.

Menanggapi hal ini, Ahmadi selaku wakil rakyat di Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, meskipun selama ini sudah ada diskusi terkait pengelolaan Kawasan Rawa Pening, dia akan menyampaikan agar diskusi Rawa Pening nantinya lebih fokus dan spesifik terkait eceng gondok ini. "Adanya industri pengolahan eceng gondok merupakan opsi yang berdampak cukup besar terkait populasi eceng gondok ini. Coba kita lebih perdalam lagi agar lebih fokus dan spesifik terhadap eceng gondok, karena berdampak pada penangkapan ikan", ungkap Ahmadi.

Dalam reses tersebut, Ahmadi juga menanggapi masalah pengelolaan sampah di Ambarawa. Aspirasi dari warga setempat bahwa masalah sampah sudah cukup mengganggu, serta perlu diprioritaskan dalam hal pengelolaannya. Warga bingung, kepada dinas apa yang dapat membantu pengelolaan sampah tersebut.

Menanggapi masalah sampah ini, Ahmadi memberikan alternatif solusi. Bedakan jenis sampahnya, jika pemda Semarang sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maka optimalkan TPA tersebut untuk mampu dikelola dengan pihak ketiga dalam menghasilkan energi maupun pendapatan daerah. 

Selain itu, terkait sampah organik, warga bisa mengubahnya menjadi pupuk kompos. Adapun mesin pengolah pencacah rumput maupun metode pembuatannya bisa ajukan proposal bantuan kepada dinas perkebunan setempat maupun di provinsi. 

Ahmadi menekankan bahwa advokasi kepada aspirasi dan masalah keummatan harus selalu dilakukan, baik oleh wakil rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hadir dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kabupaten Semarang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Joko Widodo, M. Jauhari Mahmud, M. Badruddin As'ad, dan Aisyah Nurul Hidayati.

humas

Legislator PKS Berbagi Tips Keluarga Harmonis

Legislator DPRD Sulsel, Sri Rahmi berbagi tips dihadapan kader perempuan PKS Gowa di DPD PKS Gowa, seperti yang dilansir dihalaman pksmakassar, Rabu (25/3).

Perempuan yang akrab disapa bunda itu menjelaskan tentang manajemen keluarga dakwah yang harmonis, Menurut Sri Rahmi untuk mewujudkan visi keluarga dakwah yang harmonis diperlukan tiga pilar yaitu ibadah, ilmu dan ekonomi. "Istri harus tampil cantik, lincah dan cerdas dalam mengelola rumahtangga" ujar Sri Rahmi.

Lebih lanjut Sri Rahmi menjelaskan bahwa posisi istri sebagai pembina rumah tangga. Maka istri harus terus belajar, membenahi diri, update ilmu. Sehingga mampu mengarahkan keluarganya menuju kebaikan. "Cerdas mendidik anak-anak, cerdas mengelola keuangan," pungkasnya. [islamedia]

Jawa Barat Segera Miliki Pusat Interaksi Islam Dunia

Jawa Barat (Jabar) akan memiliki kawasan wisata religi berskala internasional sekaligus sebagai pusat interaksi umat Islam di dunia. Di tempat ini akan dibangun 99 miniatur masjid yang ada di dunia. Adalah Hartono Li Min, penggagas sekaligus Ketua Yayasan Amanah Kita yang memiliki ide untuk membangun kawasan miniatur 99 masjid di dunia dalam satu kawasan.
“Gagasan Pak Hartono ini unik dan mengagumkan,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) saat menerima Hartono Li Min di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata 1, Kota Bandung, Selasa (24/3). Pada kesempatan itu, Hartono meminta Aher untuk berkenan masuk kedalam jajaran Pembina Yayasan Amanah Kita.
Menurut Aher, kawasan religi gagasan Hartono dapat menjadi wisata pemandangan masjid yang tidak hanya akan menyegarkan pikiran, namun juga meningkatkan ketakwaan bagi pengunjungnya.
“Ini istimewa sekali, dalam bayangan saya ke tempat pariwisata biasanya kita fresh, tapi disana (Taman Miniatur Masjid Dunia) kita tidak hanya fresh tapi takwa sekaligus. Sebab ketika Dzuhur tiba, adzan berkumandang di semua masjid yang ada disitu. Dan kemudian diimbau ke semua pengunjung supaya sholat bersama-sama dalam satu jamaah. Itu yang kemudian unik,” papar Aher.
Sementara itu, Hartono menjelaskan tujuan pembangunan kawasan yang disebut Taman Miniatur Masjid Dunia adalah untuk melestarikan budaya Islam yang ada di dunia. Hal ini pantas dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar.
Pria yang juga seorang muallaf tersebut menjelaskan Taman Miniatur Masjid Dunia akan dibangun di kawasan seluas 215 ha tanah miliknya, di Kawasan Cariu Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor.
“Di lokasi itu tidak hanya ada masjid, namun juga berbagai fasilitas lainnya, seperti tempat rekreasi, univeritas unggulan Islam, museum, perpustakaan Islam, serta lokasi kuliner dan souvenir khas dari negara dimana miniatur masjid tersebut berasal,” jelasnya.
Selain 99 masjid, lanjut Hartono, di kawasan itu nantinya juga akan dibangun satu masjid besar yang diposisikan di tengah kawasan. Masjid tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 200 ribu jamaah. Sedangkan mengenai anggaran, Hartono memperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 6 triliun dengan target pembangunan selesai dalam waktu 4 tahun.
“Berbanggalah, bersyukurlah kita pusat interaksi umat Islam sedunia akan ada di Jawa Barat. Anggaran pembangunan nanti kita ada dari investor asing dari daerah Arab, seperti Qatar, Yordania, Saudi Arabia. Saat ini sudah masuk ke persiapan awal dan dari pemerintahan juga partisipasinya dari perijinan,” tutur Hartono. (kabarpks)

Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Sumatera Utara Provinsi Pertama Jamin Asuransi Nelayan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menegaskan Pemprov Sumut sedang dan terus berupaya mensejahterakan nelayan, salah satunya dengan pemberian asuransi. Hal ini ditegaskan Gatot dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (24/3).

"Sumatera Utara adalah provinsi yang pertama memberikan asuransi kepada nelayan, dari tahun 2011 hingga saat ini jumlah nelayan yang sudah diasuransikan sebanyak 3.342 nelayan. Namun dari jumlah nelayan Sumut sebanyak 27.679 jiwa," ujarnya.

Gatot mengaku jumlah tersebut masih minim. Oleh karena itu, Gatot meminta bantuan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten/kota ikut mengalokasikan anggaran perlindungan jiwa bagi nelayan yang memang memiliki resiko tinggi dalam operasionalnya. Sumut sendiri, kata Gatot, memiliki panjang pantai 1.300-an kilometer, terdiri dari 554 kilometer di pantai timur dan sisanya di Nias serta Pantai Barat.

“Dari 33 kabupaten/kota, 17 daerah tercatat memiliki wilayah laut. Namun, ia mengakui dari potensi perikanan sebanyak 842 ton, baru bisa dieksplor 67 persen. Makanya, selain terus melakukan pemberdayaan SDM Kelautan, juga dilakukan penertiban perizinan,” jelas Gatot.

Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rapat bertujuan membahas pencegahan operasi kapal ikan ilegal, khususnya asing, di perairan Indonesia.

Selain Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, rapat juga dihadiri Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan empat pimpinan daerah, antara lain Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, serta Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Azhari. [pks.or.id]

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | ReDesign by PKS Kab.Semarang