.

.
Stumbleupon Favorites More

Berpegang Data PKS, Tantowi Klaim Data Prabowo-Hatta Lebih Sahih dari KPU

Tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya meyakini data yang dimiliki kelompok mereka sahih. Berpegang dari data PKS, ada 52 ribu TPS yang bermasalah. Tantowi menuding ada kecurangan yang dilakukan KPU.

"Ada yang bertanya mengapa baru menggugat sekarang. Mengumpulkan data sebanyak 479 ribu TPS bukan hal mudah. Kita berani adu-aduan dengan KPU, data kami lebih sahih. Jangan picik kita. Kami sudah menggugat KPU tetapi tidak pernah didengar. Kami minta ia buka-bukaan data tetapi tidak didengar. Bawaslu sebagai badan yang mengontrol KPU," jelas Tantowi di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Menurut Tantowi, saksi dari koalisi merah putih dikerahkan 685.000 orang. Artinya, tidak ada 1 TPS yang tidak dijaga.

"Ini data sahih, data asli. Saya semalam sahur semalam, bergabung dengan data centre DPP PKS. Makanya saya tidak hadir tadi siang untuk mendapatkan data tersebut," imbuhnya.

Dia mengaku mendapatkan kejanggalan di 52 ribu TPS, di seluruh Indonesia.

"Jumlah itu sudah kami sederhanakan. Kalau data awalnya sekitar 125.000 TPS. Kejanggalan pertama, jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah yang mencoblos. Kalau jumlah surat suara 100, yang mencoblos 50 masih masuk akal. Tapi kalau surat suara 100, toleransi lebihnya oleh UU adalah 2 persen. Jadi tiap TPS hanya boleh ada maksimal 102 surat suara. Tapi yang kami temukan bukan 102, tetapi 170 yang mencoblos, itu di hampir 52.000 TPS. Kemudian, ada 28 TPS, suara Prabowo Hatta 0. Padahal kembali ke penjelasan awal, TPS saja ada dua saksi dari kami, artinya seapes-apesnya ada dua suara untuk kami," urainya. (detik)

Ratna Sarumpaet: Demokrasi Otoriter KPU Lecehkan Suara Rakyat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar untuk membuat iklan dengan slogan “Suaramu Menentukan Nasib Bangsa Kedepan”.

Tetapi mengapa rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang meminta pemungutan ulang di 5.800 TPS ditolak KPU.

Mengapa KPU bersikeras akan mengumumkan hasil pemungutan suara tanggal 22 Juli  dan kedua kubu capres diam padahal di 5.800 TPS itu pendukung keduanya terlibat.

Demikian antara lain pertanyaan aktivis HAM Ratna Sarumpaet mengenai keanehan yang mengiringi  proses Pilpres 2014.

“Katakanlah kubu Jokowi diam karena merasa sudah sukses menggiring opini dan merasa menang. Tetapi kenapa kubu Merah Putih ikut diam? Kenapa Merah Putih tidak menolak tegas sikap KPU yang otoriter, toh UU Pemilu mengatur masa penghitungan Suara 30 hari, yakni hingga 8 Agustus 2014,” ujar Ratna Rarumpaet.

Menurut hemat Ratna, seharusnya kedua kubu all out menuntut KPU menunda pengumuman hasil pemungutan suara demi membela hak suara rakyat yang dicurangi.

“Kenapa pula setelah dua bulan lebih rakyat diintimidasi berita-berita manipulatif konflik politik antar kubu capres, kedua kubu dalam dua hari terakhir mendadak kompak menyerukan damai, lupa ada jutaan rakyat dicurangi dan tidak dibela,” sambungnya.

Dengan sikap otoriter KPU nasib bangsa tidak lagi ditentukan suara rakyat seperti bunyi iklan KPU. Tetapi ditentukan kelakuan otoriter KPU.

Untuk itu, seru dia, rakyat Indonesia di kubu mana pun, termasuk yang golput, wajib menolak.

“Pilpres tidak semata persoalan menang kalah capres, tapi persoalan masa depan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Inti demokrasi dalam pemilu seliberal apa pun  adalah keadilan. Bukan perdamaian yang mengabaikan keadilan,” demikian Ratna. [rmol]

Prabowo Pertanyakan Alasan KPU Abaikan Bawaslu

Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum yang dia nilai mengabaikan sejumlah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atas temuan pelanggaran. (Baca: Saksi Prabowo-Hatta Walk Out dari Sidang Pleno KPU)

Pengabaian itu, kata Prabowo, membuat dirinya dan partai pendukung menolak proses pemilihan presiden yang telah diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada 9 Juli hingga proses penghitungan suara pada 22 Juli. Hal tersebut disampaikan di Rumah Polonia, seperti disiarkan TV One, pada Selasa, 22 Juli 2014.

Prabowo menilai, selama proses pemilihan, dari pencoblosan hingga pemungutan suara, terdapat indikasi kecurangan yang telah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Dia mempertanyakan sikap KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Bagaimana bisa yang memiliki hak pilih ada 300 orang, tetapi yang memilih ada 800 orang," katanya.

Prabowo bersama tim nomor urut satu menarik diri dari proses pemilihan umum presiden. Menurut dia, pihaknya siap menerima segala kemungkinan yang terjadi dalam pilpres ini asal tidak ada kecurangan di dalamnya. "Kami siap menerima kemenangan dan kekalahan, asal sesuai demokrasi," katanya.

Walau menarik diri dari pilpres, Prabowo mengimbau pendukungnya tetap tenang dan tidak melakukan tindak anarkistis. Prabowo mengaku sudah berkoordinasi dengan timnya yang sedang melakukan rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum. "Masyarakat harap tenang, kami tidak akan diam," ujar Prabowo.

Pengamat: MK Tidak Berhak Tangani Pidana Pemilu

Sedang Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Timur Johanes Tuba Helan berpendapat Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menangani sengketa hasil penghitungan suara dan tidak berhak menangani pidana pemilu.

"MK tidak menangani pidana pemilu ataupun pelanggaran administrasi pemilu lainnya. MK hanya menangani sengketa hasil penghitungan suara berdasarkan pengaduan dari pasangan calon yang merasa tidak puas dengan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu terkait pengunduran diri Prabowo-Hatta dan boleh tidaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan pidana ke MK, dan kemungkinan MK mengabulkan permohonan dan meminta digelarnya pemilu ulang.

Keputusan Prabowo-Hatta menarik diri dari proses Pilpres 2014 dilandasi beberapa hal antara lain, proses pelaksanaan Pilpres oleh KPU dinilai bermasalah, tidak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945, karena banyak aturan main yang dibuat namun dilanggar sendiri oleh KPU.

Selain itu rekomendasi Bawaslu terhadap berbagai kelalaian dan penyimpangan juga diabaikan oleh KPU, ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan penyelenggara dan pihak asing, KPU selalu mengalihkan masalah ke MK seolah-olah keberatan tim Prabowo-Hatta merupakan bagian sengketa yang harus diselesaikan di MK, serta terjadinya kecurangan terstruktur, sistematik dan masif pada pemilu.

Menurut dia, dalam UU 12 tahun 2008 menegaskan bahwa, jika terjadi pelanggaran pidana dalam proses pemilu, maka penanganannya dilakukan oleh pihak kepolisian.

Sementara pelanggaran administrasi diajukan ke KPU dan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kata Tuba Helan menjelaskan.

Karena itu, tidak perlu ada kekuatiran secara berlebihan mengenai adanya pelaksanaan pemilu presiden ulang karena putusan MK. (tempo/antara)

PKS Jateng Gelar Program Mudik Online Jelang Lebaran

SEMARANG-Sepekan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar program untuk menyukseskan arus mudik Lebaran tahun ini, yakni program Mudik Online. Program Mudik Online ini berupa informasi mudik, terutama di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya yang diperuntukkan dengan pengelolaan media online seperti twitter, website dan fanpage.

Menurut Koordinator Media Center Muntafingah menyatakan bahwa program ini sebenarnya program tahunan yang disiapkan PKS Jateng, dengan cara menyampaikan info mudik terbaru melalui twitter PKS Jateng.

“Di akun @PKSjateng tersebut, in shaa Allah secara realtime kita kabarkan peristiwa mudik terbaru, agar masyarakat yang hendak mudik terbantu dan bisa mudik dengan lancar. Untuk mengetahuinya, selanjutnya bisa follow akun twitter PKS Jateng di @PKSjateng,” ujar Fingah, di Semarang, Selasa (21/7/2014).

Lebih lanjut, Fingah menjelaskan bahwa program info mudik online ini akan dilaksanakan mulai Senin (21/7/2014) hingga 6 Agustus mendatang. “Teknisnya, kita bekerja sama dengan semua struktur PKS se-Jateng, kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak terkait, seperti TMC Polda Jateng, hingga para netizen,” ujarnya.

Dikatakan Fingah, program mudIK online ini sebenarnya program yang menyesuaikan dengan zaman dan teknologi yang semakin maju, sehingga diharapkan program yang dirancang khusus oleh PKS Jateng ini membantu para pemudik hingga tanah kelahiran.

“Orang yang sedang terjebak kemacetan, saat ini cenderung banyak menggunakan gadget, nah dari gadget tersebut banyak informasi seputar kemacetan, rest area, info dan tips mudik, sehingga kami berharap info mudik PKS Jateng ini bermanfaat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dua pekan sebelum lebaran hingga sepekan setelah Lebaran, jutaan warga Indonesia melakukan tradisi mudik ke kampung halaman masing-masing, mereka mudik dengan tujuan untuk berhari raya bersama keluarga di kampung halaman.

Sedang PKS Kab Semarang In Sha Allah membuka Posko Mudik, berlokasi di Nurul Islam Tengaran. mulai tanggal 25 Juli 2014. (pks.or.id)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | ReDesign by PKS Kab.Semarang